Mengenakan pakaian berwarna abu-abu, ia menjelaskan, bahwa penerapan batas waktu itu sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang mengajukan uji materi.

Ia mencontohkan penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang butuh wakru relatif cepat. Karena harus menyesuaikan dengan agenda KPU dan terkait dengan masa jabatan pasangan calon yang menang pemilihan.

"Penanganan Pilkada, penangan PHPU, itu diberikan waktu yang secara kongkrit. Kita memberikan arahan bahwa, bagaimana mungkin, ketika kewenangan pengujian Undang Undang ini tidak diberikan waktu?" kata Adam Mulya.

"Karena kenapa? Pengujian Undang Undang ini memiliki hal yang sangat krusial, hal yang sangat jantung, dan hal ini harus diberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang melakukan pengujian Undang Undang," tutur Adam Mulya.

"Artinya mengingat Undang Undang yang diujikan ini sangat banyak, dan merupakan menentukan kepastian waktu dan kepastian hukum bagi masyarakat, maka selayaknya Mahkamah Konstitusi menerapkan batas waktu penanganan pengujian Undang Undang," tambah Adam Mulya.(*)

" />

Mengenakan pakaian berwarna abu-abu, ia menjelaskan, bahwa penerapan batas waktu itu sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang mengajukan uji materi.

Ia mencontohkan penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang butuh wakru relatif cepat. Karena harus menyesuaikan dengan agenda KPU dan terkait dengan masa jabatan pasangan calon yang menang pemilihan.

"Penanganan Pilkada, penangan PHPU, itu diberikan waktu yang secara kongkrit. Kita memberikan arahan bahwa, bagaimana mungkin, ketika kewenangan pengujian Undang Undang ini tidak diberikan waktu?" kata Adam Mulya.

"Karena kenapa? Pengujian Undang Undang ini memiliki hal yang sangat krusial, hal yang sangat jantung, dan hal ini harus diberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang melakukan pengujian Undang Undang," tutur Adam Mulya.

"Artinya mengingat Undang Undang yang diujikan ini sangat banyak, dan merupakan menentukan kepastian waktu dan kepastian hukum bagi masyarakat, maka selayaknya Mahkamah Konstitusi menerapkan batas waktu penanganan pengujian Undang Undang," tambah Adam Mulya.(*)

" />

Mengenakan pakaian berwarna abu-abu, ia menjelaskan, bahwa penerapan batas waktu itu sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang mengajukan uji materi.

Ia mencontohkan penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang butuh wakru relatif cepat. Karena harus menyesuaikan dengan agenda KPU dan terkait dengan masa jabatan pasangan calon yang menang pemilihan.

"Penanganan Pilkada, penangan PHPU, itu diberikan waktu yang secara kongkrit. Kita memberikan arahan bahwa, bagaimana mungkin, ketika kewenangan pengujian Undang Undang ini tidak diberikan waktu?" kata Adam Mulya.

"Karena kenapa? Pengujian Undang Undang ini memiliki hal yang sangat krusial, hal yang sangat jantung, dan hal ini harus diberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang melakukan pengujian Undang Undang," tutur Adam Mulya.

"Artinya mengingat Undang Undang yang diujikan ini sangat banyak, dan merupakan menentukan kepastian waktu dan kepastian hukum bagi masyarakat, maka selayaknya Mahkamah Konstitusi menerapkan batas waktu penanganan pengujian Undang Undang," tambah Adam Mulya.(*)

" />