Dhani mengakui, pertemuan sejumlah aktivis membahas rencana tersebut. Namun ia membantah jika upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk makar. "Saya setuju sekali (mengembalikan amandemen UUD '45 ke bentuk aslinya)," ucapnya.

Menurutnya, sejumlah fraksi di DPR telah menyetujui rencana tersebut, sehingga dia yakin betul agenda sidang istimewa untuk mengembalikan amandemen UUD 45 itu di tahun depan.

"Saya yakin, karena hampir semua partai sudah setuju untuk kembali ke UUD 45, tinggal satu partai yang belum setuju yakni PDIP," cetusnya.

Sehingga menurutnya, tidak perlu adanya pengerahan massa untuk menduduki DPR/MPR, karena mayoritas partai menyetujui hal tersebut. "Sudah setuju, DPR sudah setuju, silakan tanyakan ke Ketua MPR. Tidak perlu dengan menggerakkan massa," tuturnya.(bin)

" />

Dhani mengakui, pertemuan sejumlah aktivis membahas rencana tersebut. Namun ia membantah jika upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk makar. "Saya setuju sekali (mengembalikan amandemen UUD '45 ke bentuk aslinya)," ucapnya.

Menurutnya, sejumlah fraksi di DPR telah menyetujui rencana tersebut, sehingga dia yakin betul agenda sidang istimewa untuk mengembalikan amandemen UUD 45 itu di tahun depan.

"Saya yakin, karena hampir semua partai sudah setuju untuk kembali ke UUD 45, tinggal satu partai yang belum setuju yakni PDIP," cetusnya.

Sehingga menurutnya, tidak perlu adanya pengerahan massa untuk menduduki DPR/MPR, karena mayoritas partai menyetujui hal tersebut. "Sudah setuju, DPR sudah setuju, silakan tanyakan ke Ketua MPR. Tidak perlu dengan menggerakkan massa," tuturnya.(bin)

" />

Dhani mengakui, pertemuan sejumlah aktivis membahas rencana tersebut. Namun ia membantah jika upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk makar. "Saya setuju sekali (mengembalikan amandemen UUD '45 ke bentuk aslinya)," ucapnya.

Menurutnya, sejumlah fraksi di DPR telah menyetujui rencana tersebut, sehingga dia yakin betul agenda sidang istimewa untuk mengembalikan amandemen UUD 45 itu di tahun depan.

"Saya yakin, karena hampir semua partai sudah setuju untuk kembali ke UUD 45, tinggal satu partai yang belum setuju yakni PDIP," cetusnya.

Sehingga menurutnya, tidak perlu adanya pengerahan massa untuk menduduki DPR/MPR, karena mayoritas partai menyetujui hal tersebut. "Sudah setuju, DPR sudah setuju, silakan tanyakan ke Ketua MPR. Tidak perlu dengan menggerakkan massa," tuturnya.(bin)

" />