Surat tersebut, lanjut Tito, dimaksudkan agar anggota polisi yang terkena masalah untuk segera melapor kepada atasannya jika tersangkut masalah hukum.

"Ini sebenarnya surat untuk internal supaya yang terkena kasus hukum ini melapor ke atasannya masing-masing. Jadi atasannya paham dan bisa beri pendampingan misalnya," urai Tito.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Surat tersebut ditembuskan ke Kapolri, Irwasum Polri, dan para Kapolda. Dalam surat dituliskan bahwa apabila ada tindakan hukum geledah, sita, dan masuk ruangan Mako Polri oleh penegak hukum, KPK, Kejaksaan, pengadilan, agar melalui izin Kapolri atau Kabid Propam Polda terkait.

"KS ini bersifat arahan dan penunjuk untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas," bunyi surat itu.(*)

" />

Surat tersebut, lanjut Tito, dimaksudkan agar anggota polisi yang terkena masalah untuk segera melapor kepada atasannya jika tersangkut masalah hukum.

"Ini sebenarnya surat untuk internal supaya yang terkena kasus hukum ini melapor ke atasannya masing-masing. Jadi atasannya paham dan bisa beri pendampingan misalnya," urai Tito.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Surat tersebut ditembuskan ke Kapolri, Irwasum Polri, dan para Kapolda. Dalam surat dituliskan bahwa apabila ada tindakan hukum geledah, sita, dan masuk ruangan Mako Polri oleh penegak hukum, KPK, Kejaksaan, pengadilan, agar melalui izin Kapolri atau Kabid Propam Polda terkait.

"KS ini bersifat arahan dan penunjuk untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas," bunyi surat itu.(*)

" />

Surat tersebut, lanjut Tito, dimaksudkan agar anggota polisi yang terkena masalah untuk segera melapor kepada atasannya jika tersangkut masalah hukum.

"Ini sebenarnya surat untuk internal supaya yang terkena kasus hukum ini melapor ke atasannya masing-masing. Jadi atasannya paham dan bisa beri pendampingan misalnya," urai Tito.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Surat tersebut ditembuskan ke Kapolri, Irwasum Polri, dan para Kapolda. Dalam surat dituliskan bahwa apabila ada tindakan hukum geledah, sita, dan masuk ruangan Mako Polri oleh penegak hukum, KPK, Kejaksaan, pengadilan, agar melalui izin Kapolri atau Kabid Propam Polda terkait.

"KS ini bersifat arahan dan penunjuk untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas," bunyi surat itu.(*)

" />