Ketentuan pasal 1 yang terdapat frasa "Penghapusan Pajak" dalam undang-undang dimaksud adalah pengampunan pajak bagi orang-orang yang tidak mendaftar sebagai wajib pajak atau wajib pajak terhutang.

Gde Palguna juga menjelaskan bahwa dalam undang-undang Tax Amnesty, pemerintah tidak serta merta dapat menerima semua wajib pajak terhutang sepanjang tidak sedang dalam proses peradilan masalah pajak, tidak dapat mengikuti program pengampunan pajak.

"Sehingga dengan pertimbangan tersebut, maka Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima," tegas Palguna.

Para penggugat undang-undang antara lain adalah Yayasan Satu Keadilan, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.

Para pemohon beranggapan bahwa UU Tax Amnesty telah menyalahi UU 1945, karena terdapat unsur keberpihakan terhadap mereka yang telah mengemplang pajak selama bertahun-tahun dan telah membedakan warga negara di mata hukum.

Pasal yang menjadi permasalahan dalam setiap pokok perkara adalah pasal 20 yang menyatakan bahwa data dan informasi wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

Menurut Pemohon, pengaturan itu merupakan alasan pembenar otoritas pajak untuk membebaskan pelaku pencucian uang dari jeratan hukum.

Selain itu, pemohon juga melakukan uji materi pada pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 1, pasal 4-6 dan pasal 22 UU Tax Amnesty. (*)

" />

Ketentuan pasal 1 yang terdapat frasa "Penghapusan Pajak" dalam undang-undang dimaksud adalah pengampunan pajak bagi orang-orang yang tidak mendaftar sebagai wajib pajak atau wajib pajak terhutang.

Gde Palguna juga menjelaskan bahwa dalam undang-undang Tax Amnesty, pemerintah tidak serta merta dapat menerima semua wajib pajak terhutang sepanjang tidak sedang dalam proses peradilan masalah pajak, tidak dapat mengikuti program pengampunan pajak.

"Sehingga dengan pertimbangan tersebut, maka Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima," tegas Palguna.

Para penggugat undang-undang antara lain adalah Yayasan Satu Keadilan, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.

Para pemohon beranggapan bahwa UU Tax Amnesty telah menyalahi UU 1945, karena terdapat unsur keberpihakan terhadap mereka yang telah mengemplang pajak selama bertahun-tahun dan telah membedakan warga negara di mata hukum.

Pasal yang menjadi permasalahan dalam setiap pokok perkara adalah pasal 20 yang menyatakan bahwa data dan informasi wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

Menurut Pemohon, pengaturan itu merupakan alasan pembenar otoritas pajak untuk membebaskan pelaku pencucian uang dari jeratan hukum.

Selain itu, pemohon juga melakukan uji materi pada pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 1, pasal 4-6 dan pasal 22 UU Tax Amnesty. (*)

" />

Ketentuan pasal 1 yang terdapat frasa "Penghapusan Pajak" dalam undang-undang dimaksud adalah pengampunan pajak bagi orang-orang yang tidak mendaftar sebagai wajib pajak atau wajib pajak terhutang.

Gde Palguna juga menjelaskan bahwa dalam undang-undang Tax Amnesty, pemerintah tidak serta merta dapat menerima semua wajib pajak terhutang sepanjang tidak sedang dalam proses peradilan masalah pajak, tidak dapat mengikuti program pengampunan pajak.

"Sehingga dengan pertimbangan tersebut, maka Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima," tegas Palguna.

Para penggugat undang-undang antara lain adalah Yayasan Satu Keadilan, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.

Para pemohon beranggapan bahwa UU Tax Amnesty telah menyalahi UU 1945, karena terdapat unsur keberpihakan terhadap mereka yang telah mengemplang pajak selama bertahun-tahun dan telah membedakan warga negara di mata hukum.

Pasal yang menjadi permasalahan dalam setiap pokok perkara adalah pasal 20 yang menyatakan bahwa data dan informasi wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

Menurut Pemohon, pengaturan itu merupakan alasan pembenar otoritas pajak untuk membebaskan pelaku pencucian uang dari jeratan hukum.

Selain itu, pemohon juga melakukan uji materi pada pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 1, pasal 4-6 dan pasal 22 UU Tax Amnesty. (*)

" />