Anggota Posbankumadin, H Abdul Muin A Karim, membenarkan bahwa keempat warga Pelaihari itu tak mampu menjelaskan kepada pihak tergugat. Permohonan itu disampaikan Riza Kamarudin, Maskani, Jauhari, Sutrisno melalui kuasa hukumnya, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin).

"Tuntutannya tidak banyak. Mereka mengerti bahwa rumah sakit itu untuk kepentingan umum dan masyarakat banyak. Mereka ingin lahan itu dihargai sesuai NJOP. Syukur kalau dibayar dengan toleransi 10 persen lebih tinggi dari NJOP," ujarnya.

Menurut Muin, empat warga itu justru bangga di lahan kebun mereka dibangun rumah sakit. Cuma, lahan itu adalah hak sudah dikuasai orangtuanya. Sudah punya surat tanah dan berkuatan hukum.

Warga ini, kata Muin berkeinginan lahan mereka dibebaskan dan dihargai sesuai hak-hak kepemilikan tanah. Itu sesuai aturan pemerintah jika melakukan pembangunan di tanah warga, prosedurnya harus dibebaskan.

"Sidang perdana sudah dilakukan kemarin dan hasilnya dilaksanakan mediasi antara pihak tergugat dengan pihak penggugat dijadwalkan pekan depan. Ada tiga tergugat, yaitu Bupati Tanahlaut, Direktur RSUD Hadji Boejasin dan PT Parambee," katanya, Kamis (8/12/2016).

Humas Pengadilan Negeri Pelaihari, Poltak membenarkan bahwa gugatan atas lahan yang akan dibangun rumah sakit baru itu sudah didaftarkan di panitera gugatan perdata.

"Prosesnya sedang berjalan. Ini sedang tahapan mediasi. Mediasi itu wajib dalam perkara perdata. Apabila kedua belah pihak berdamai akan dibuatkan putusan perdamaian yang sama berkekuatan hukum dan tidak ada lagi upaya hukum lain," katanya.(Banjarmasin Post/Mukhtar Wahid)

" />

Anggota Posbankumadin, H Abdul Muin A Karim, membenarkan bahwa keempat warga Pelaihari itu tak mampu menjelaskan kepada pihak tergugat. Permohonan itu disampaikan Riza Kamarudin, Maskani, Jauhari, Sutrisno melalui kuasa hukumnya, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin).

"Tuntutannya tidak banyak. Mereka mengerti bahwa rumah sakit itu untuk kepentingan umum dan masyarakat banyak. Mereka ingin lahan itu dihargai sesuai NJOP. Syukur kalau dibayar dengan toleransi 10 persen lebih tinggi dari NJOP," ujarnya.

Menurut Muin, empat warga itu justru bangga di lahan kebun mereka dibangun rumah sakit. Cuma, lahan itu adalah hak sudah dikuasai orangtuanya. Sudah punya surat tanah dan berkuatan hukum.

Warga ini, kata Muin berkeinginan lahan mereka dibebaskan dan dihargai sesuai hak-hak kepemilikan tanah. Itu sesuai aturan pemerintah jika melakukan pembangunan di tanah warga, prosedurnya harus dibebaskan.

"Sidang perdana sudah dilakukan kemarin dan hasilnya dilaksanakan mediasi antara pihak tergugat dengan pihak penggugat dijadwalkan pekan depan. Ada tiga tergugat, yaitu Bupati Tanahlaut, Direktur RSUD Hadji Boejasin dan PT Parambee," katanya, Kamis (8/12/2016).

Humas Pengadilan Negeri Pelaihari, Poltak membenarkan bahwa gugatan atas lahan yang akan dibangun rumah sakit baru itu sudah didaftarkan di panitera gugatan perdata.

"Prosesnya sedang berjalan. Ini sedang tahapan mediasi. Mediasi itu wajib dalam perkara perdata. Apabila kedua belah pihak berdamai akan dibuatkan putusan perdamaian yang sama berkekuatan hukum dan tidak ada lagi upaya hukum lain," katanya.(Banjarmasin Post/Mukhtar Wahid)

" />

Anggota Posbankumadin, H Abdul Muin A Karim, membenarkan bahwa keempat warga Pelaihari itu tak mampu menjelaskan kepada pihak tergugat. Permohonan itu disampaikan Riza Kamarudin, Maskani, Jauhari, Sutrisno melalui kuasa hukumnya, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin).

"Tuntutannya tidak banyak. Mereka mengerti bahwa rumah sakit itu untuk kepentingan umum dan masyarakat banyak. Mereka ingin lahan itu dihargai sesuai NJOP. Syukur kalau dibayar dengan toleransi 10 persen lebih tinggi dari NJOP," ujarnya.

Menurut Muin, empat warga itu justru bangga di lahan kebun mereka dibangun rumah sakit. Cuma, lahan itu adalah hak sudah dikuasai orangtuanya. Sudah punya surat tanah dan berkuatan hukum.

Warga ini, kata Muin berkeinginan lahan mereka dibebaskan dan dihargai sesuai hak-hak kepemilikan tanah. Itu sesuai aturan pemerintah jika melakukan pembangunan di tanah warga, prosedurnya harus dibebaskan.

"Sidang perdana sudah dilakukan kemarin dan hasilnya dilaksanakan mediasi antara pihak tergugat dengan pihak penggugat dijadwalkan pekan depan. Ada tiga tergugat, yaitu Bupati Tanahlaut, Direktur RSUD Hadji Boejasin dan PT Parambee," katanya, Kamis (8/12/2016).

Humas Pengadilan Negeri Pelaihari, Poltak membenarkan bahwa gugatan atas lahan yang akan dibangun rumah sakit baru itu sudah didaftarkan di panitera gugatan perdata.

"Prosesnya sedang berjalan. Ini sedang tahapan mediasi. Mediasi itu wajib dalam perkara perdata. Apabila kedua belah pihak berdamai akan dibuatkan putusan perdamaian yang sama berkekuatan hukum dan tidak ada lagi upaya hukum lain," katanya.(Banjarmasin Post/Mukhtar Wahid)

" />